Gue Orang Pemerintah. Eloe?

Neng ingin tertawa ketika menutup telefon genggamnya. Entah karena lucu, entah karena sekedar ingin menertawakan dirinya. Yang pasti rasanya miris kalau mendengar orang menyalahkan pemerintah, atau membodoh-bodohi pemerintah saat berbicara dengannya. Chotto matte neee … gue kan bagian dari pemerintah.Hehehehe …

Gara-garanya, dia ingin tahu jadwal ujian kelulusan sulungnya yang sekarang kelas VI. Dia ingin menyelaraskan jadwal Dinas Luar-nya supaya tidak bentrok dengan jadwal anaknya ujian. Ceritanya kan ingin jadi ibu ideal, bekerja tapi tetap juga membimbing anak belajar  :-p

Jadilah percakapan itu,”Assalaamu’alaikum, selamat siang , Cordova”.

“Wa’alaikumussalaam, Pak. Mau Tanya, pak jadwal ujian kelas 6 kapan ya Pak?”

“Sepertinya kemarin sudah dibagikan jadwalnya, Bu”.

“Belum, tuh Pak. Saya baru dapat jadwal sampai dengan try out”.

“Ooo… begitu. Tanggal 19 s.d 21 Mei Ujian Kelulusan, 22 – 23 Ujian Sekolah, bu”

“Oke … mmm … Sekarang sistemnya bagaimana sih, Pak? Tidak ada NEM ya?”

“Sebenarnya sama saja, sih bu hanya ganti nama. Ujian Nasional itu diganti jadi Ujian Kelulusan atau UK, yang diujikan Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA. Ujian Sekolah atau US itu yang diujikan PKN, PAI, IPS. Tahu, nih pemerintah bisa aja membodohi rakyatnya”.

“Astaga, engga begitu kali, Pak ….” Neng berusaha berujar sambil tertawa.

“Yaa … habis … sudah senang ga ada ujian. Ternyata … ehhh … sama saja”…

Agak bengong dia mendengar pernyataan petugas Tata Usaha yang langsung mencap pemerintah bisa-bisanya membodohi rakyat. Sebagai pegawai negeri yang otomatis merasa dirinya bagian dari pemerintah, Neng cukup prihatin. Mungkin ada yang salah ketika sosialisasi sistem baru ini. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan meniadakan Ujian Nasional namun tetap diadakan Ujian Kelulusan.

Setahu Neng, Ujian Nasional itu tersentralisasi. Yang membuat soal, otomatis pengadaan logistik, adalah Pemerintah Pusat. Kerap terjadi kendala dalam proses pendistribusian. Ada pula kendala pencapaian kurikulum. Materi yang diujikan buatan Pemerintah Pusat tentu saja begitu ideal sesuai garis-garis besar tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Sementara, mungkin .. nih … mungkin … di beberapa daerah kurikulum tersebut tidak semudah itu dicapai. Fasilitas sekolah, ketersediaan tenaga pengajar, kesiapan murid menerima pelajaran, dan lain-lain, membuat kegiatan belajar-mengajar sulit berjalan layaknya kereta api yang punya jalur khusus sehingga bisa sampai di tujuan tepat waktu.

Tapi, ujian untuk menentukan capaian target kurikulum ini tetap perlu diselenggarakan untuk menjaga mutu peserta didik, kan? Jadilah model baru Ujian Kelulusan, yang belakangan dari Bu Guru wali kelas, Neng baru tahu yang membuat adalah dinas pendidikan provinsi. Diharapkan, tidak terjadi lagi kendala logistik dan target capaian kurikulum bisa lebih realistis. Ehhh … begitu bukan sih?

Pokoknya, sebagai orang pemerintah, Neng tetap berbaik sangka sama Pemerintah bahwa perubahan model dari Ujian Nasional ke Ujian Kelulusan tidak sekedar untuk membodohi rakyatnya. Hehehehe

Adalagi kejadian ketika arisan keluarga. Weddeeiiihh … arisan keluarga kok bawa-bawa pemerintah? Ceritanya membicarakan keluarga yang sakit. Kali ini, Ncang (panggilan orang betawi kepada tante) Beno yang sering menolong orang-orang berurusan dengan administrasi Rumah Sakit di era Jamkesmas. Yang dia keluhkan ketika kumpul-kumpul itu, adalah kesulitan anaknya mencairkan … mmm … apa  ya istilahnya … pesangon setelah keluar bekerja dari satu perusahaan yang ketika masih dikelola Jamsostek, uang itu dapat diproses setelah setahun berhenti.

“Setelah BPJS ini, uangnya ga bisa diambil. Emang dasar Pemerintah, bisanya nginjek-nginjek rakyat kecil!” Katanya berapi-api.

Glekk!! Neng cuma bisa senyum getir . Yang ini benar-benar tidak bisa dilawan argumentasinya. Lebih-lebih, Neng betul-betul tidak faham bagaimana mekanisme konversi jamsostek ke BPJS tenaga kerja. Dan, – lagi-lagi – sebagai orang pemerintah, Neng tetap berbaik sangka permasalahannya adalah pemahaman yang tidak tuntas atas perubahan sistem ini. Bukan karena Pemerintah ingin menginjak-injak rakyatnya.

Lebih-lebih jika Pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Pandangan getir, sinis, dan tuduhan Pemerintah tidak peduli rakyat kecil, cuma bisa menghambur-hamburkan uang negara, dan lain-lain. Padahal, selama proses simulasi APBN yang termasuk di dalamnya perhitungan belanja subsidi, rasanya pengurangan belanja semata-mata untuk meminimalisasi angka defisit supaya tidak terlalu banyak lagi berhutang. Penghasilan sebagai PNS di Kemenkeu yang katanya paling sejahtera pun rasanya ga bisa balapan sama angka inflasi.

Hmmmmhhh … ini lah sisi sedih sebagai orang pemerintah. Selalu dianggap tidak peduli dengan rakyat kecil. Selebihnya? Neng angkat bahu. Mungkinkah pengabdian tiada batas? Atau bergantung pada negara karena tidak percaya diri lagi jika bekerja tidak sebagai PNS ????🌾